Bima Arya Praises Partai Perindo: Young, Creative, and Extremely Public-Conscious

Baru-baru ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menjadi pembicara pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo yang digelar untuk para kader DPRD 2024– 2029 di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan apresiasinya terhadap performa Partai Perindo yang merupakan nilai segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Tingkat Kesadaran Tinggi”

Bima Arya menyoroti bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang sudah mapan, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi “Perindo tergolong muda … tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih jauh, Wamendagri menuturkan bahwa saat ini Perindo dihuni oleh banyak tokoh muda dari latar belakang aktivis: mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, hal ini menjadi contoh sinergi kolaboratif yang menarik!

Kritik Konstruktif sebagai Pencegah Penyimpangan Pejabat

Bima juga menekankan peran penting DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan dengan efisien dan tepat sasaran:

“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan berhenti di kantong pejabat … DPRD menjadi ujung tombak dalam hal ini.”

Dia juga mengingatkan bahwa DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “tidak sesuai jalur”.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Bima Arya mengungkapkan bahwa target ambisius pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran, hanya dapat tercapai melalui sinergi legislatif-eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi garda depan dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partai Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Harus mengawasi penggunaan APBD dan mengkritik kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

.